HAM : Hak Asasi Mereka

 by : Ilfi Matondang / 1112003038

Hak asasi manusia atau yang sering disebut HAM adalah hak dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita bawa sejak kita lahir ke dunia ini. Menurut Jhon Locke, Hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifat yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. Dari pemaparan di atas, tentunya diharapkan Hak Asasi Manusia dapat membuat manusia saling menghargai hak hidupnya satu sama lain. Hak asasi manusia bersifat global. Entah di negara liberal seperti Amerika, negara Komunis seperti di China, ataupun negara demokrasi seperti di Indonesia, setiap negara wajib memberlakukan hak asasi pada negaranya.

          Menerapkan HAM tidak semudah yang kita kira. Karena sampai saat ini masih banyak manusia yang tidak mengindahkan hak asasi manusia lainnya. Statement ini bukan hanya isapan jempol belaka karena sudah banyak contoh pelanggaran HAM mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Contoh besar tentu kita semua tahu. Karena Indonesia adalah ‘gudangnya’ para pelaku maupun korban pelanggaran HAM. Indonesia adalah visualisasi 3 Dimensi yang paling nyata jika menggambarkan ketidakadilan. Mulai dari para koruptor hingga TKI yang menjadi korban ditempat ia bekerja, semuanya menghiasi wajah Indonesia.
Koruptor yang terkena ‘candu’ dari ‘ekstasi’ terkuat yang bernama korupsi adalah salah satu pemegang peran sebagai pelanggar HAM, sedangkan TKI yang teraniaya adalah salah satu pemegang peran sebagai korban. Dari 2 pemeran ini saja terlihat sekali bahwa HAM berpihak pada siapa. Walau bukan manusia, tapi HAM bukan juga tuhan. HAM bisa berpihak seperti manusia tapi HAM tidak bisa memilih orang yang tepat untuk berpihak bagai tuhan. HAM adalah sebuah komitmen yang disetujui oleh manusia sendiri dan manusia pula lah yang harus berjuang untuk mendapatkan HAMnya masing-masing. Dalam masalah ini kenapa HAM seolah-olah memihak pada para koruptor ketimbang pada masyarakat miskin yang melarat entah sampai kapan? Itu karena mereka tidak memperjuangkan HAM mereka segigih yang dilakukan para koruptor. Sadarlah kawan, HAM itu bukan mantra ajaib. HAM sama seperti nasib baik, yang bila dikejar kita akan mendapatkannya. HAM sama seperti nilai A+, yang bila kita belajar sungguh-sungguh kita akan mendapatkannya.
         
            Intinya HAM kita harus kita perjuangkan sendiri. Karena jika tidak, HAM akan menjadi HAM saja. HAM hanya akan menjadi Hak Asasi Mereka yang koruptor, pelaku penganiayaan, dan sebagainya.
Contoh kecil dari pelanggaran HAM dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu salah satunya adalah ketika ketika kita harus menghirup asap rokok milik orang lain di tempat umum. Padahal kita sebagai manusia punya hak asasi untuk menghirup udara bersih, lantas masih saja ada orang-orang yang suka ‘menyebarkan’ asap rokok mereka sembarangan. Coba saja kita hitung intensitas kita bertemu perokok dan harus ikut-ikut ‘menanggung’ penyakit mereka, mulai dari menunggu angkutan umum di halte, di dalam angkutan umum, bahkan di tempat makan.

             Namun kadang untuk menegur mereka, masih saja ada yang ragu-ragu atau takut dengan berdalih dengan rasa toleransi. Tanpa kita sadari kita sama saja terus - terusan memberikan toleransi pada para perokok dengan paru-paru kita sebagai korbannya. Sedangkan menurut pengamat kesehatan, dr.DidikPrasetyo, dampak negatif yang diterima perokok pasif juga sangat besar namun seringkali hal ini terabaikan karena dianggap sebagai masalah yang sepele. "Yang perlu di perhatikan publik sekarang, dampak buruk merokok bukan saja dialami perokok aktif saja. Tapi, juga perokok pasif. Ini yang kadang diabaikan dan tidak disadari oleh masyarakat. Perokok pasif yang terkena dampak buruk." Tuturnya. Bahkan menurut Setyo Budiantoro dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengatakan, ”sebanyak 25 persen zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ketubuh perokok, sedangkan 75 persennya beredar di udara bebas yang berisiko masuk ketubuh orang di sekelilingnya.”
             
             Menurut paragraf di atas yang menuturkan tentang bahayanya menjadi perokok pasif tentu membuat kita bergidik ngeri. Bahkan risiko yang ditanggung oleh perokok pasif 3 kali lebih banyak dari perokok aktif itu sendiri. Nah, sampai sejauh ini tentu kita punya gambaran tentang bagaimana kita mengacuhkan hak asasi kita selama ini. Untuk kedepannya, kita harus menegur seseorang yang merokok di dekat kita terlebih lagi jika orang tersebut merokok di tempat yang jelas – jelas bebas asap rokok. Beberapa dari kita memilih diam ketika menghirup asap rokok milik orang lain adalah mungkin karena ia menghindari adanya permasalahan atau takut menyinggung si perokok dan itu tidak disalahkan. Namun kita bisa mengenakan masker sebagai penggantinya. Setidaknya, masker dapat mengurangi banyaknya asap yang masuk kedalam tubuh kita. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perjuangan kita terhadap hak asasi kita sendiri agar hak asasi kita tidak menjadi hak asasi mereka yang perokok.

             Sebenarnya banyak sekali contoh kelalaian dalam penerapan HAM di Indonesia. Akan tetapi 2 contoh diatas merupakan perwakilan dari kasus besar yang menjadi ’wabah’ di Indonesia, yaitu korupsi, dan kasus yang kita alami dalam kehidupan sehari – hari.
Di zaman yang serba kacau balau seperti zaman sekarang, kita tidak bisa lagi bergantung pada pemerintah seutuhnya. Apalagi jika menyangkut hal yang berdampak langsung pada diri kita, contohnya seperti perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) kita masing – masing. Indonesia sudah lama sekali merdeka. Merdeka itu dalam bahasa inggris independent dan independent itu bisa berarti mandiri. Jadi, kata merdeka erat hubungannya dengan kata mandiri. Sebagai bangsa yang negaranya telah merdeka selama 66 tahun, tentu kita pun harus merdeka pula. Kita harus mandiri dalam memperjuangkan hak asasi kita. Janganlah terus – terusan bergantung pada pemerintah saja dan berkeluh kesah menyalahkan pemerintah jika merasa hak asasi kita terdzalimi tanpa melakukan perjuangan apapun sebelumnya karena dalam masalah ini, kitalah pemeran utamanya.

               Dalam memperjuangkan hak asasi juga dibutuhkan adanya pengontrolan. Kita harus benar – benar memilah mana yang hak asasi kita dan mana yang bukan. Jangan karena sibuk memperjuangkan hak asasi, kita tidak benar – benar memahami hak asasi kita dan kita menjadi bagian dari pelaku pelanggaran HAM seperti koruptor, penganiaya, dan sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Sesungguhnya para pelaku pelanggar HAM tidak benar – benar memperjuangkan hak asasi mereka sendiri karena mereka mengambil hak asasi orang lain dan mengklaim bahwa hak itu adalah hak mereka. Otak dan hati mereka tertutup oleh ketamakan. Maka dari itu sebagai bangsa yang cerdas, kita harus mengontrol diri kita dengan akhlak dan ilmu agar terbebas dari ketamakan.

Source :

1.       Ubaedillah, A. (2000). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta. Kencana Prenada Media Group

2.       dinkesn.com. (online). Perokok Pasif Juga Berisiko. Available from: www.dinkesn.com [accessed at: 2 October 2011]      

                       3.       vivanews.com. (online). BahayaPerokokPasif 3 Kali PerokokAktif. Available from: kosmo.vivanews.com/news/read/69076-bahaya_perokok_pasif_3_kali_perokok_aktif [accessed at: 2 October 2011]      

Anak Jalanan, Tugas Siapa?

by : Mohammad Arif / 1112003037

Melanjutkan studi ke salah satu perguruan tinggi swasta di ibukota membuatku harus meninggalkan daerah asal dimana kutumbuh dan berkembang. Mengingat ini merupakan kali pertama menginjakkan kaki di Kota Jakarta, gambaran gemerlap dan sisi kelam kota metropolitan hanya sebatas teori yang kudengar dan lihat lewat media televisi. Selesai melakukan pencarian tempat tinggal “kos” yang akan ku tempati selama beberapa tahun kedepan, aku dan temanku yang juga akan kuliah di perguruan tinggi yang sama pulang dengan menaiki angkutan umum. Saat sedang duduk di bangku yang kosong berusaha melepas lelah, naik dua anak kecil dengan pakaiannya yang lusuh sambil memberikan sebuah amplop kecil pada penumpang, termasuk kepadaku. Sedangkan anak yang satunya lagi, memainkan gitarnya lalu bernyanyi dengan suara yang serak berusaha menghibur penumpang yang ada. Bagiku yang merupakan kali pertama menemukan hal seperti ini tentu saja muncul perasaan pilu. Anak sekecil itu melewati kerasnya kehidupan setiap hari sambil mencari sesuap nasi dengan bernyanyi kecil di tiap-tiap angkutan umum. Ini hanyalah satu gambaran kecil dari ribuan anak yang juga bernasib sama. Inilah hidup, dimana sebagian orang memang tidak memiliki pilihan untuk memilih.

Di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya, hal semacam ini seakan sudah menjadi hal yang lumrah. Ambil saja contoh di Ibukota Negara kita, Kota Jakarta. Menemukan anak kecil maupun remaja dengan pakaian lusuh membawa gitar berkeliaran di jalan raya, bukanlah hal yang sulit. Bernyanyi sambil mengharapkan belas kasihan dari para pengguna jalan. Hingga muncullah istilah “Anak jalanan”.

Populasi anak jalanan di Indonesia kian meningkat. Data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada 154.861 jiwa (Generasiemas.org, 2011). Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA,2007) hampir separuhnya berada di Kota Jakarta. Sisanya tersebar di kota-kota besar seperti yang sudah disebutkan diatas dengan berbagai profesi seperti pengemis, pengamen, pemulung, penjaja koran dan berbagai profesi lain yang muncul akibat kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Dimana kehidupan kanak-kanak mereka terpaksa direnggut oleh kerasnya kehidupan jalanan. Merasakan pendidikan dan kehidupan yang layak seakan dongeng sebelum tidur yang sepertinya tidak akan pernah mereka rasakan. Kalau difikirkan kembali, apakah hal yang menimpa mereka sudah menjadi suratan takdir yang harus mereka jalani dengan lapang dada, ataukah ada sesuatu yang salah dengan masyarakat dan segenap elemen pemerintahan sehingga hal ini terus menjadi masalah di setiap zaman yang tak pernah kunjung menemukan letak penyelesaian.

Berbicara soal hak asasi manusia (HAM) yang dideklarasikan berpuluh-puluh tahun yang lalu dan ditandai dengan munculnya organisasi United Nations (PBB) dimana HAM adalah hak setiap manusia. Menurut Yasni, Hak Asasi Manusia adalah “hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa” (2010:244). Hal ini pun jelas tercantum dalam konstitusi negara kita. Dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Yorozu.indosite.org, 2001). Munculnya fenomena anak jalanan yang menghabiskan hari-hari mereka di pinggiran jalan, perempatan lampu-lampu merah, di dalam bis kota, sambil mencari sesuap nasi membuat teori seakan kata sakral yang hanya tertulis di buku-buku pedoman. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hidup dan berkembang serta menikmati masa-masa kecil mereka dengan keceriaan tak pernah nyata.

Menanggapi permasalahan ini, mulai banyak bermunculan LSM yang terus berupaya untuk mengurangi angka ‘anak jalanan’ di negeri ini. Masyarakat yang peduli mencoba dengan berbagai cara untuk meningkatkan taraf hidup ’anak jalanan’. Tapi LSM yang ada dan jumlah dukungan yang mereka peroleh tidak sebanding dengan banyaknya anak jalanan itu sendiri. Sebenarnya Bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai luhur yang terkadung di dalamnya mampu mengatasi berbagai tantangan zaman andai saja segenap masyarakat mau menanamkan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan mereka. Nilai kemanusiaan yang tercantum dalam sila kedua mengajarkan kita untuk selalu peduli pada sesama, sikap tenggang rasa, gemar melakukan nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemanusian yang lain. Namun dalam praktiknya, hanya sedikit yang mampu menanamkan nilai itu.

Lalu bagaimana dengan para pejabat dan orang-orang yang bergelut di pemerintahan? Sebagai orang-orang pilihan yang diberi kepercayaan untuk mengatasi berbagai permasalahan bangsa termasuk masalah anak jalanan tentu berbagai harapan terpaut dipundak mereka. Janji akan membangun dan memperbaiki taraf kehidupan segenap elemen masyarakat yang masih jauh dari kesejahteraan selalu dinanti. Namun apa yang terjadi saat ini? Dalam banyak kasus mereka malah menggunakan uang rakyat untuk berfoya-foya. Menggunakan ‘kedok’ studi banding ke luar negeri yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Dana yang seharusnya lebih bermanfaat bila digunakan secara untuk membangun sekolah yang lebih layak, pengembangan program untuk mengatasi problematika anak jalanan atau membantu masyarakat miskin. Penyimpangan-penyimpangan di tingkat legislatif yang sebenarnya tidak boleh terjadi menjadi hal yang biasa layaknya fenomena anak jalanan.

Paham kapitalisme dimana orang yang memiliki kekuasaan akan semakin berkuasa sementara yang terlantar akan semakin melarat merebak. Kawasan epicentrum dengan segala kemewahan dan sarat akan kehidupan yang glamour. Juga apartemen mewah yang dihuni oleh mereka yang berduit begitu kontras dengan kehidupan masyarakat menteng atas yang mana masyarakatnya hidup dalam hiruk pikuk persaingan mencari penghasilan untuk melanjutkan hidup. Perbedaan jelas yang hanya dibatasi oleh sebuah tembok dan sebuah pintu kecil, pintu yang diberi nama ‘pintu surga neraka’ yang memang menggambarkan perbedaan itu.

Sudah sepantasnya pemerintah mulai menata kembali persoalan ini. Di dalam konstitusi negara kita sudah jelas tercantum bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (Yorozu.indosite.org, 2001). Tapi anak jalanan itu tetap saja hidup dalam kemelaratan, tidur di tempat yang kumuh dan rentan akan berbagai penyakit. Alih-alih mendapatkan pendidikan yang layak, yang ada malah berkutat dengan bis kota untuk meneruskan hidup. Apa mental yang tercipta dari kehidupan seperti itu akan mampu membawa negara kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang?

Kerja keras pemerintah tanpa dukungan dan bantuan dari segenap warga negara takkan memberikan hasil yang maksimal. Sebagai sebuah negara yang sudah melalui berbagai persoalan berat sejak sebelum kemerdekaan diraih hingga sekarang dengan berbagai keanekaragaman, tentu masalah ini juga dapat teratasi. Fenomena anak jalanan akan tetap ada sepanjang negara ini masih berdiri jika kita tetap tidak mau peduli. Mulailah dari sekarang. Lalu Indonesia akan menjadi lebih baik dari Indonesia saat ini.

Indonesia, Serpihan Surga Yang Jatuh Ke Bumi

by : Mohammad Arif / 1112003037

“Bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu, tiada badai tiada topan kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman” (Kapanlagi.com, 2011)

Cuplikan lirik lagu diatas tentu sudah sangat familiar di telinga kita. Lagu yang dipopulerkan oleh Koes Plus dengan judul kolam susu menggambarkan betapa melimpah dan makmurnya kekayaan alam negeri ini. Ya,itulah Indonesia.

Indonesia adalah salah satu Negara dengan berbagai keanekaragamannya. Sumber daya alam yang melimpah dengan hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, dan lain sebagainya. Letak astronomis dan geografis yang strategis , diapit oleh dua benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, Pasifik dan Hindia sehingga menjadi pusat pelayaran dan perdagangan bangsa-bangsa asia dan eropa sejak dulu kala.

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dengan pulau kurang lebih 13.000 yang akan terdeposit di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 2012, (Antaranews.com, 2011) dimana 70 persen berupa lautan luas dan 30 persen sisanya adalah daratan, terkandung jutaan species makhluk hidup flora dan fauna bahkan hingga ke spesies langka.

Indonesia yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa, serta dilalui oleh rangkaian gunung api paling aktif di dunia menjadikan tanah Indonesia ibarat mesin yang siap menumbuhkan tanaman apa saja dengan mudahnya. Hutan hujan tropis yang menyumbang oksigen bagi penduduk dunia juga ada di Indonesia. Tidak hanya itu, sebagai Negara dengan penduduk terbanyak setelah Cina, India, dan Amerika, Indonesia kaya akan keanekaragaman etnik, suku, dan budaya. Dari sabang sampai merauke, semuanya memiliki ciri khasnya masing-masing, khazanah dan daya tarik tersendiri. Tidak hanya mengundang decak kagum dari penduduk asli, kekayaan ini juga mengundang bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Hal yang kemudian mendorong pemerintah menjadikan beberapa tempat sebagai lambang dan daya tarik para wisatawan asing.

Pariwisata atau turisme adalah “suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia” (Wikipedia.org, 2011). Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Wikipedia.org, 2011). Berbagai Negara di dunia berlomba-lomba mencoba menarik perhatian para wisatawan dengan berbagai macam cara. Thailand dengan tema Amazing Thailand, Malaysia dengan  Malaysia Truly Asia, Singapura dengan Uniquely Singapore, atau Mesir dengan tema The gift of the sun (Ameliaday.wordpress.com, 2009). Upaya ini dilakukan untuk menambah Income atau pendapatan tiap Negara untuk membangun negaranya masing-masing. Lalu bagaimana dengan Negara kita yang keindahan alamnya sudah tidak diragukan lagi?

Mengusung tema “Wonderful Indonesia (Wonderful Nature, Wonderful Culture, Wonderful Food, Wonderful People and Wonderful Value for Money): Eco, Culture, and MICE” yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2011 oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata (Kemenbudpar), Pemerintah Indonesia dalam rangka mempromosikan pariwisata Indonesia ke kancah dunia berharap agar target 7,7 juta wisatawan mancanegara akan datang berkunjung ke Indonesia. pendapatan Negara dari hasil sektor pariwisata tahun 2010 mencapai angka Rp7 triliun (Wartatv.com, 2010). Angka yang terbilang besar dan cukup menjanjikan ini akan sangat membantu Indonesia dalam membangun sektor perekonomian.

Namun sayangnya, tidak semua daerah di Indonesia yang juga memiliki potensi untuk menjadi salah satu tujuan wisata mendapatkan perhatian. Sebut saja Pantai Sawarna, Pantai yang terletak di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Lokasi yang berjarak 150 km dari Rangkasbitung (Ibu Kota Kabupaten Lebak) ini memiliki gelombang spektakuler yang sempurna bagi para pencinta olahraga selancar. Tidak heran, pantai yang dibuka untuk publik ini menjadi semacam surga baru bagi peselancar Australia, Jepang, dan Korea. Namun sayangnya, fasilitas yang tersedia tidak terpenuhi bahkan hanya untuk mendapatkan air bersih (Okezone.com, 2011). Selama ini, primadona penarik wisatawan mancanegara adalah Pulau Bali. Bahkan mereka lebih mengenal baik Pulau Bali ketimbang Indonesia itu sendiri. Hampir sebagian besar wisatawan asing yang datang ke Indonesia menjadikan Pulau Bali sebagai tujuan berlibur ataupun Kota Magelang dengan Candi Borobudurnya yang baru-baru ini dikunjungi oleh salah satu aktor kawakan Hollywood Richard Gere sebagai salah satu lokasi dalam perjalanan spiritualnya. Padahal Indonesia masih memiliki banyak kekayaan alam lain yang tidak terpublikasikan. Belum lagi budaya Indonesia lainnya mulai dari makanan, rumah adat, tarian daerah hingga pakaian batik. Sangat disayangkan bila hal ini terus terjadi. Lantas apa alasan ketidaktahuan mereka? Apa karena mereka memang tidak ingin tahu atau karena sikap kita yang tidak mau peduli pada kemajuan bangsa kita sendiri.

Masih ingat dengan kejadian iklan pariwisata Malaysia yang memasukkan tari pendet ke dalam salah satu budaya daya tarik mereka? Dimana iklan tersebut menampilkan keunikan dan keanekaragam cultural Negara Malaysia untuk menarik wisatawan asing. Kita meradang dan marah sampai sedemikian rupa. Menjelek-jelekkan Malaysia, ikut demo sana-sini, bakar bendera Malaysia, posting blog hinaan dan kecaman terhadap tindakan mereka. Seperti cacing kepanasan disiang bolong. Memang tindakan mereka tidak bisa dibenarkan. Tetapi, kalau kembali ke saat sebelum kejadian promosi Malaysia tehadap tari pendet dipublikasikan, seberapa banyak bangsa kita yang tahu dengan kesenian tari pendet? Barulah setelah kejadian itu, tari pendet diperkenalkan di mana-mana. Sama halnya dengan kasus batik dimana Malaysia lagi-lagi mengklaim batik sebagai warisan budaya mereka, barulah kita ‘kelimpungan’ bolak- balik ke PBB untuk mengurus batik sebagai warisan budaya Indonesia hingga muncullah hari batik nasional. Contoh kecil dari gambaran ketidakpedulian kita. Kita ini seperti pahlawan kesiangan yang baru bertindak setelah segala hal terjadi.

Ketimbang melestarikan budaya sendiri, kita malah asik mengadopsi budaya luar. Kesenian daerah ditinggalkan dan diganti oleh pola dan gaya hidup bangsa asing hingga melupakan identitas nasional. Contoh nyata yang dapat kita lihat adalah fenomena boyband atau girlband yang sedang merebak dikalangan para remaja. Kesenian yang mengadopsi budaya barat dan korea dengan gaya hidup yang glamour lebih digandrungi atau fenomena gameonline yang kini mulai menggusur permainan tradisional anak-anak zaman dulu. Kekayaan Indonesia yang beranekaragam akan semakin luntur digerus zaman bila generasi penerus zaman tidak ingin mengenal budaya mereka sendiri. Pengaruh globalisasi yang tidak dapat ditolak memungkinkan segalanya. Bila hal ini terus terjadi, lalu akan kemanakah identitas bangsa? Renungkanlah.

Berbangsa dan Berbudaya Dalam Korupsi

by : Mohammad Arif / 1112003037

TOPIK : Sistem Politik, Pemerintahan, dan Pemerintahan Daerah

Sejarah panjang yang mengisahkan betapa hebat dan besarnya Indonesia bahkan sejak zaman kerajaan masih berdiri menjadi cerita yang melekat di seluruh benak bangsa Indonesia. Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini ditambah dengan semenanjung malaya dan Patih Gajah Mada yang diangkat sebagai “Pahlawan Nasional” atas sumpah palapa dan gagasannya untuk mempersatukan nusantara. Terlepas dari Tragedi Bubat yang menjadi penyebab gugurnya Prabu Sri Baduga Maharaja, raja Kerajaan Sunda yang sebenarnya menjadi luka tersendiri untuk beberapa daerah tertentu. Lalu Kerajaan Sriwijaya yang sempat menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara setelah melakukan ekspansi ke pulau Jawa dan Semenanjung Malaya. Belum lagi kerajaan-kerajaan lain yang berjaya pada masanya. Kejayaan masa lalu yang sebenarnya dibalik itu terdapat satu peninggalan buruk yang terus kita lakukan, perilaku haus akan kekuasaan.

Bila ditelusuri kembali runtuhnya kerajaan majapahit yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan antara putra mahkota hingga berujung pada perang saudara, pola yang sama yang mengiringi keruntuhan hampir semua kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia, peninggalan itu berakar dan terus berlanjut hingga saat ini. Rezim pemerintahan Soekarno yang menggunakan kata demokrasi terpimpin dalam pemerintahannya mengacu pada pemerintahan yang absolute. Pembubaran Dewan konstituante dan DPR-RI hasil pemilu 1955 yang dipilih secara demokratis lalu digantikan dengan DPR-GR yang anggotanya dipilih langsung oleh Soekarno dengan alasan konstituante tidak melaksanakan tuganya dengan baik. Membungkus konsep kerajaan dalam istilah demokrasi dengan begitu rapi.

Sistem korupsi kemudian berkembang dengan pesat di masa pemerintahan Soeharto. Penetapan gaji pegawai negeri sipil yang rendah membuat mereka berfikir untuk melakukan tindakan korupsi demi mendapatkan pendapatan lebih hingga muncullah istilah korupsi berjamaah. “Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi” (Klitgaard, R.2005:31). Suatu hal yang sangat mengherankan adalah ketika Indonesia saat itu dikatakan memiliki perekonomian yang sangat kuat dan dipuji-puji oleh dunia Internasional hingga dijuluki “Macan Asia” padahal korupsi terjadi di mana-mana. Inflasi diawal pemerintahan Soeharto pasca pemerintahan Soekarno yang mencapai 650% pertahun turun hingga dibawah 15% pertahun. Bayangkan bila saat itu segenap jajaran birokrasi pemerintahan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, mengabaikan kepentingan pribadi demi kesejahteraan sosial, Indonesia akan mampu menjadi lebih dari saat ini. Krisis tahun 1970-an ketika harga minyak melambung tinggi tidak mampu membangun perekonomian mengingat indonesia sebagai salah satu penghasil minyak bumi. Berkuasa selama 32 tahun membuat budaya korupsi peninggalan Soeharto menjadi ilmu terapan yang dipraktekkan hingga saat ini.

Gerakan kedaerahan yang muncul belakangan  adalah reaksi nyata masyarakat akan tindakan pemerintah yang tidak berpihak pada kesejahteraan sosial. Gerakan Aceh Merdeka, lalu Papua Merdeka hingga berujung pada Timor-Timor yang kini memerdekakan diri lepas dari Republik Indonesia menjadi bukti buruknya penerapan demokrasi yang dianut Indonesia. Daerah hanya dijadikan ladang untuk mengeruk keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan. Uang terus mengalir ke kantong penguasa sementara masyarakat menangis darah menuntut keadilan. Contoh nyata yang terjadi adalah bagaimana tragisnya kehidupan masyarakat papua, menjadi daerah paling tertinggal dan jauh dari pembangunan padahal daerah mereka adalah penghasil emas yang menghasilkan keuntungan hingga triliunan rupiah per tahunnya. Tidak heran apabila mereka juga berfikir untuk merdeka mengikuti jejak Timor-Timor mengingat tidak adanya wujud tindak lanjut dan kepedulian dari pemerintah pusat.

Menjawab permasalahan yang bersifat kedaerahan, lahirlah gagasan otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Terdengar seperti pemecahan masalah, namun timbul permasalahan baru. Otonomi dijadikan ajang korupsi tingkat daerah bagi penguasa daerah. Kembali ke masalah pembangunan di papua, pemerintah pusat memberikan anggaran tertinggi untuk wilayah ini dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Belum lagi bantuan khusus dari negara lain seperti New Zealand untuk membantu penanggulangan AIDS di papua. Tapi kenyataan di lapangan tidak memberikan hasil yang memuaskan meskipun dalam data terakhir menyebutkan adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 2%. (BPS Provinsi Papua, 2011)

Posisi di dalam pemerintahan menjadi tempat yang menggiurkan bagi mereka yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan. Paradigma baru yang meracuni pemikiran masyarakat. Dalam banyak kasus yang terjadi, setiap kegiatan pemilihan umum baik tingkat daerah maupun skala nasional selalu menghabiskan dana yang tidak sedikit bagi para calon pejabat. Mereka tidak segan-segan meminta pinjaman ataupun menggadaikan barang-barang berharga demi mendapatkan jabatan sesuai yang diinginkan. Padahal bila dilihat secara nyata, gaji yang akan mereka peroleh ketika menduduki jabatatan itu tidak akan sebanding dengan apa yang  telah mereka keluarkan saat kampanye. Tidak sedikit dari mereka kemudian berfikir untuk  melakukan penyimpangan dana. Kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan sosial masyarakat membuat segelintir orang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Ketika amanat dijadikan lahan untuk mendapatkan keuntungan, hancurlah moral dan keutuhan suatu bangsa.

Membudayanya tindak korupsi bukan berarti hal itu lantas tidak dapat dibasmi meskipun tidak secara utuh. Berbagai negara seperti Cina, Filipina maupun Hong Kong menerapkan kebijakan-kebijakan khusus dalam upaya pemberantasan korupsi. Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir tahun 2003 silam menjadi era baru penegakan hukum di Indonesia meskipun saat ini kinerja dan akuntabilitasnya diragukan. Ibarat pisau yang hanya tajam kebawah namun tumpul keatas. Beberapa kasus besar seperti kasus Bank Century yang menyeret pejabat-pejabat tinggi pemerintahan seakan hilang ditelan bumi tanpa akhir yang jelas. Menindak tegas setiap pelanggaran yang telah terbukti bersalah tanpa memandang posisi dan jabatan adalah langkah yang harus dilakukan. Ketika suatu aturan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dapat dikurangi.

Efek jera harus ditekankan semaksimal mungkin sehingga pemikiran untuk melakukan atau mencontoh tindakan yang sama tidak akan terulang. Pelaksanaan efek jera tidak harus dengan hukuman mati, pembayaran denda atau dengan hukuman penjara. Menghukum pejabat tinggi yang telah terbiasa dengan kemewahan dapat juga ditambah dengan hukuman  untuk membersihkan tempat-tempat umum yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat umum untuk memberikan rasa malu. Terkadang hukum yang berlaku dimasyarakat cukup efektif dalam memberlakukan efek jera. Membenahi sistem birokrasi dan efisiensi terhadap jumlah pegawai yang bekerja di semua sektor pemerintahan juga perlu dilakukan. Trasnparansi dalam menyelidiki semua aset kekayan yang diperoleh oleh segenap jajaran pegawai pemerintahan juga merupakan langkah untuk mencegah tindak pidana korupsi. Dengan begitu, sumber dana yang tidak jelas asal usulnya bisa segera diketahui.

Referensi:

Ann Elliott, Kimberly. (1999). Korupsi dan Ekonomi Dunia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Hartanti, Evi. (2005). Tindak Pidana Korupsi. Semarang: Sinar Grafika

Klitgaard, Robert. (2005). Membasmi Korupsi. Jakarta: YayasanOobor Indonesia

M.D.,Saginum. (1986). Peningalan Sejarah Tertua Kita. Jakarta: Cv Haji Masagung

Rosidi, Ajip. (2005). Korupsi dan Kebudayaan. Bandung: pustaka jaya

Setyawati, Deni. (2008). KPK Pemburu Koruptor. Yogyakarta: Pustaka Timur

Wajah Demokrasi di Negeriku

by : Aristantia Juantika Sari / 1112003039

Konsep “demokrasi” awalnya dipraktikkan oleh kota Yunani dan Athena pada tahun 450 SM dan 350 SM. Pada masa itu seorang negarawan ternama dari Athena, Pericles, mengatakan bahwa demokrasi memiliki beberapa kriteria yaitu: pemerintahan oleh rakyat, pluralisme, persamaan di depan hukum, dan kebebasan untuk berekspresi. Pada akhir Abad Pertengahan, Demokrasi tumbuh kembali di Eropa dengan lahirnya Magna Charta. Magna Charta adalah sebuah perjanjian yang pada intinya membatasi hak raja Inggris untuk menghindari lahirnya monarki absolut. 

                Henry B. Mayo menyebutkan nilai-nilai berikut ini sebagai nilai yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan demokrasi. (1) Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela. (2) Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. (3) Pergantian penguasa dengan teratur. (4) Penggunaaan paksaan sesedikit mungkin. (5) Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman. (6) Menegakkan keadilan. (7) Memajukan ilmu pengetahuan. (8) Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.¹

 

                Sejak tahun 1917 istilah demokrasi telah populer dan bahkan dipraktikkan oleh banyak negara di dunia. Akan tetapi realisasinya seringkali tidak sejalan dengan definisi demokrasi itu sendiri. Pengertian demokrasi yang sedemikian fleksibel untuk diartikan oleh berbagai pemikir telah memunculkan kriteria dan ideologi demokrasi yang beragam. Meskipun inti dari demokrasi itu sama, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (kedaulatan rakyat). Kenyataannya kebutuhan demokrasi yang berbeda-beda di setiap negara telah menumbuhkan paham yang berbeda-beda pula. Seperti munculnya istilah “Demokrasi Proletar” atau “Demokrasi Soviet”, “Demokrasi Rakyat”, maupun “Demokrasi Nasional”. 

                Dewasa ini, ketika dunia global saling berlomba mengklaim telah menjalankan praktik demokrasi di negaranya, Indonesia pun tak luput dari hal itu. Di Indonesia sendiri selama ini telah dikenal  beberapa istilah demokrasi yaitu “Demokrasi Parlementer”, “Demokrasi Terpimipin”, dan “Demokrasi Pancasila”.

                Tak dapat dipungkiri bahwa istilah demokrasi selama ini telah dijadikan alat politik oleh para penguasa. Rakyat telah lama terjerumus dan bahkan dengan sukses berhasil ditipu oleh penguasa. Sebagai contoh pada masa pemerintahan Soekarno, dengan gagahnya ia mengusung Demokrasi Terpimpin sebagai simbol dalam pemerintahannya. Demokrasi yang katanya demokratis itu ternyata kerap diwarnai dengan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik.  Akibat dari dijalankannya demokrasi terpimpin ini, Soekarno sukses mengantarkan Indonesia ke keadaaan yang kacau balau. Pada masa ini stabilitas pemerintahan dan stabilitas politik menjadi sangat memprihatinkan, hal ini karena Soekarno menjadi pusat kekuasaan sedangkan rakyat justru terasing dari kekuasaan. Selain dua hal diatas, pada saat itu Indonesia juga mengalami krisis ekonomi, sehingga kesengsaraan rakyat semakin parah.

                Setelah kegagalan Soekarno dan Demokrasi Terpimpin-nya, pada masa Orde Baru Soeharto datang dengan menyuguhkan (lagi) demokrasi ke hadapan rakyat. Kali ini adalah Demokrasi Pancasila. Seperti yang telah diketahui selama ini, bahwa Soeharto juga gagal membawa kesejahteraan di Indonesia. Demokrasi yang seharusnya kedaulatan berada di tangan rakyat justru berbalik dan semakin menyebabkan penderitaan rakyat semakin dalam. Rakyat justru sangat dikekang dan tidak dapat mengatur pemerintahan sedikit pun. Hak-hak rakyat sangat dibatasi, kebebasan pers samasekali tidak ada, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan semena-mena dan tidak memihak rakyat, KKN berkembang pesat, dan sebagainya.

                Setelah kerajaan yang berusaha dibentuk oleh Soeharto runtuh pada tahun 1998, Indonesia mengalami reformasi. Pemimpin baru, Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie berusaha membuka gerbang demokrasi yang sebenar-benarnya bagi rakyat Indonesia. Dalam salah satu bukunya, B.J. Habibie pernah berkata: “Untuk itu saya ingin menyampaikan komitmen saya pada aspirasi rakyat tersebut untuk melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang, meningkatkan kehidupan politik demokratis, mengikuti tuntutan zaman dan generasinya, dan menegakkan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD’45.”²

                Sayangnya, di era Reformasi seperti sekarang ini, demokrasi di Indonesia masih saja mengalami beberapa kecacatan dalam pelaksanaannya. Selain dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami dengan benar seperti apa konsep demokrasi itu, rakyat juga masih sering merasa terkekang dalam haknya menyampaikan aspirasi. Salah satu contoh nyata yang dapat saya tuangkan dalam refleksi ini adalah kasus pencekalan buku berjudul “Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Skandal Bank Century” yang ditulis oleh George Junus Aditjondro beberapa tahun silam. Pemerintah menilai buku ini dapat menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat. Pro dan kontra pun tumbuh subur di dalam masyarakat seiring dengan pencekalan yang dilakukan pemerintah. Salah satu tokoh yang menyampaikan suaranya adalah Amin Rais. Setelah membaca habis buku karya George Junus Aditjondro tersebut, beliau mengatakan bahwa data-data dalam buku itu dikumpulkan melalui berbagai media massa seperti internet, jurnal, dan koran, bukan atas penelitian sendiri, sehingga isinya pun kurang berbobot.

                Jika melihat kasus di atas, jelas bahwa di negara “demokratis” ini hak kita untuk menyampaikan aspirasi melalui buku bahkan masih dibatasi. Ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa buku karya George seharusnya tidak perlu dicekal, karena untuk mengklarifikasi data-data yang mungkin memang tidak benar pemerintah dapat membuat buku putih untuk menjawabnya. Sehingga masyarakatlah yang akan menilai dan memilih sendiri mana informasi yang harus mereka percaya dan mana yang tidak. Selain karena rakyat yang berhak mengadili (dalam sistem pemerintahan yang demokratis), rakyat memang perlu tahu informasi-informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan. Sebagai masyarakat kita harus kritis dan lebih partisipatif.

                Dari kacamata saya sebagai mahasiswi S1, demokrasi di Indonesia memang belum terlaksana dengan baik selayaknya yang tertuang dalam konstitusi. Sebagai referensi untuk refleksi ini, saya melakukan survei kecil dengan bertanya kepada teman-teman mahasiswa dan masyarakat mengenai pengalaman pahit mereka dalam penyampaian aspirasi yang pernah mereka coba lakukan. Salah satu teman saya bercerita bahwa ketika di daerahnya dilaksanakan pilkada, ia tidak dapat mengikuti pilkada tersebut. Hal ini karena ia belum tercatat sebagai warga yang boleh mengikuti pilkada, padahal ketika itu ia sudah berusia 18 tahun dan telah memiliki KTP. Dan pada saat itu petugas yang bertanggung jawab atas pilkada tersebut mengatakan bahwa ia tidak terdaftar sehingga ia harus menunggu 4 tahun lagi. Ini membuktikan bahwa sensus penduduk di daerah tersebut tidak dilakukan dengan akurat sehingga menghalangi pelaksanaan hak warga negara untuk memilih pemimpinnya, sedangkan dalam teorinya Indonesia merupakan negara yang demokratis.

                Dari lingkungan kecil saja demokrasi terbukti tidak terealisasi dengan baik, apalagi dalam skala nasional. Tentu banyak kasus yang memperlihatkan penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, sebaiknya dilakukan perbaikan dari bagian terkecil. Pertama, perlu ditanamkannya nilai-nilai dan norma dalam masyarakat kepada generasi muda sejak dini, sehingga di masa depan nanti ketika jadi pemimpin mereka memiliki moral yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin Indonesia saat ini dan sebelum ini. Kedua, perlu dilakukannya sosialisasi mengenai demokrasi kepada rakyat Indonesia secara menyeluruh. Ketiga, masyarakat harus lebih kritis dalam mengawasi pemerintahan, akan tetapi bentuk partisipasi yang diberikan atas respon dari kebjiakan yang dikeluarkan pemerintah sebaiknya tidak dilakukan dengan anarkis dan melalui kekerasan (demo anarkis, dan sebagainya). Keempat, Pemerintah harus terus melakukan introspeksi dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Mental-mental penguasa dan elit politik yang cenderung tidak mengutamakan kepentingan rakyat harus di seleksi atau bila perlu dipecat. Tentu saja dengan ini pihak yang berkewajiban harus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota pemerintahan. Kelima, perlu dilakukan demokratisasi di negeri ini, secara sungguh-sungguh dan menyeluruh.

              ¹R. Eep Saefulloh Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hal. 7.

          ²Bacharuddin Jusuf Habibie, Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta:

     THC Mandiri, 2006, hal.70.

SUMBER :

Fatah, R. Eep Saefulloh. (1994). Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Habibie, B.J. (2006). Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Jakarta: THC Mandiri.

INDONESIA: OTONOMI DAERAH DALAM RANGKA MENCAPAI GOOD GOVERNANCE

by : Aristantia Juantika Sari / 1112003039

Good Governance. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar istilah tersebut? Mungkin yang seketika muncul dalam pemikiran Anda adalah keberadaan sebuah negara, pemerintah, rakyat, dan konstitusi yang semuanya saling berhubungan erat. Pada dasarnya good governance berarti pemerintahan yang baik, transparan, berpihak pada rakyat, dan mampu melaksanakan perintah-perintah konstitusi secara bijaksana. 

         
Di Indonesia, good governance mungkin hanya sebatas impian saja. Hal besar ini sangat sulit direalisasikan mengingat banyaknya masalah yang melanda Indonesia. Prinsip-prinsip good governance yang mengedepankan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi aspirasi rakyat, tidak sesuai dengan kenyataan di negeri ini. Sebagai bukti hingga saat ini perkembangan budaya, politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia tersendat oleh berbagai permasalahan serta konflik.

                Pemerintah Indonesia bukannya tidak melakukan usaha apapun untuk mewujudkan good governance. Sejauh ini pemerintah sedang menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik, salah satunya melalui otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aturan perundang-undangan (Yasni, 2010:384). Sedangkan menurut UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

                Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah diantaranya: (1) memperhatikan aspek demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah; (2) menekankan pelaksanaan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; (3) memberikan kekuasaan yang luas dan utuh kepada kabupaten atau kota dan memberikan kekuasaan terbatas pada provinsi; (4) dilaksanakan sesuai amanat konstitusi agar tercapai keseimbangan antara kekuasaan pusat dan daerah; (5) meningkatkan fungsi legislatif daerah otonom.

                Salah satu tujuan pokok diberlakukannya otonomi daerah adalah agar pemerintahan tidak sentralistis. Karena pada masa Orde Baru pemerintahan di Indonesia bersifat sentralistis (Jakarta-sentris) sehingga terlihat kesenjangan sosial yang mencolok antara ibukota dengan daerah. Disamping setiap daerah memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, rakyat daerah juga ingin aspirasi mereka didengar oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam pemerintahan yang sentralistis, yang terjadi justru sebaliknya. Daerah yang memiliki potensi dan kekayaan sumber daya alam melimpah tidak dapat mengembangkannya. Maka terjadilah ketidakmerataan hampir di semua sektor, yaitu sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

                Faktanya, praktik otonomi daerah yang selama ini dijalankan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan teorinya. Kesalahpahaman terhadap otonomi daerah yang selama ini berkembang di masyarakat ternyata justru menjadi kenyataan. Berikut akan saya sampaikan sedikit mengenai otonomi daerah yang dijalankan pemerintah saat ini.

                Pertama, daerah terbukti belum siap dan belum mampu. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan sumber daya alam yang kaya. Dari Sabang sampai Merauke kekayaan yang dimiliki sangat beraneka ragam, seperti hasil tambang, potensi wisata alam, kekayaan agraris, ragam hasil laut, dan sebagainya. Akan tetapi, pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kekayaan alam ini masih belum maksimal. Sebagai bangsa yang pernah melewati tahun-tahun menjalani pemerintahan sentralistis, terlihat bahwa Indonesia belum siap dan belum mampu untuk menjalani kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan konstitusi. Sebagai contoh, masih banyak daerah-daerah dengan sumber daya alam melimpah namun belum bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemerintah daerah tidak dapat menjalankan kewenangannya secara bijaksana sehingga rakyat tetap terlantar dan terjadi ketidakmerataan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Akhirnya hal ini menunjukkan ketidaksiapan Indonesia memasuki era otonomi daerah.

                Kedua, otonomi daerah kental dengan adanya praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Atas diberikannya wewenang yang besar oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Di beberapa wilayah tertentu, memang ada bupati/walikota yang benar-benar sukses menjalankan otonomi daerah, sehingga masyarakatnya mampu hidup mandiri dan sejahtera. Namun tak dapat dipungkiri pula bahwa banyak daerah otonom yang sejauh ini gagal menjalankan otonomi daerah, Papua misalnya. Papua merupakan salah satu wilayah yang kekayaan alamnya sangat melimpah. Yang paling terkenal di Papua adalah pertambangan emasnya yang saat ini dikelola oleh PT. Freeport. Penghasilan perusahaan ini saja per tahunnya mencapai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah), belum lagi penghasilan Papua di sektor lain. Dari angka tersebut seharusnya 70% diberikan kepada pemerintah pusat dan 30% untuk daerah. Namun hingga saat ini masyarakat Papua tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Terbukti dengan tingkat pembangunan, kesehatan dan gizi, pendidikan, pemahaman politik kenegaraan, sampai pengetahuan dunia global masih sangat rendah di Papua. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melakukan korupsi terhadap penghasilan daerahnya. Karena dengan jumlah pendapatan per kapita yang cukup besar Papua justru menjadi wilayah Indonesia yang paling primitif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang diberikan pemerintah pusat melalui otonomi daerah telah disalahgunakan oleh pemerintah daerah.

                Ketiga, pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah seringkali dijadikan sarana politik oleh oknum yang hanya ingin mencapai kekuasaan untuk dirinya sendiri. Otonomi daerah memperlihatkan bahwa kekuasaan kepala daerah sangat besar karena ia dapat melakukan apapun terhadap daerahnya. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang tergiur untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Melalui Pilkada langsung, banyak calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengutarakan janji-janji manisnya jikalau mereka terpilih nanti. Berbagai usaha dan kampanye pun mereka lakukan, dari mulai kampanye “bersih” hingga “kotor”. Maksudnya, hampir semua calon menghalalkan cara-cara kotor seperti membayar orang untuk memilih dan mendukung mereka. Kepopuleran yang mereka dapatkan melalui cara-cara seperti itu memang terbukti mampu membawa mereka ke puncak kekuasaan. Terlebih lagi tingkat pendidikan politik masyarakat daerah biasanya masih rendah dan kurang partisipatif. Sehingga kesempatan mereka pun semakin besar. Sedangkan ketika mereka terpilih, mereka cenderung tidak melakukan sesuatu yang berarti bagi daerahnya dan hanya menikmati kekuasaan yang mereka dapatkan melalui KKN.

                Beberapa hal di atas merupakan refleksi pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah RI. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah Indonesia belum mampu melaksanakan amanat konstitusi dengan baik? Lalu, apa solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini?

                Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah dijajah selama berabad-abad, hal ini menjadikan karakter bangsa semakin hari kian melemah. Mental penguasa yang ketagihan oleh harta dan kekuasaan menyebabkan pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Karenanya, hingga saat ini pelaksanaan otonomi daerah sarat dengan berbagai masalah. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah pusat mengawasi jalannya otonomi daerah dengan baik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan transparan. Selain itu, sebaiknya pemahaman mengenai otonomi daerah diberikan secara maksimal dan merata terhadap masyarakat daerah, sehingga mereka mampu melakukan pengawasan terhadap jalannya otonomi daerah. Selanjutnya, pemda harus memiliki target pembangunan yang jelas. Program-program yang dijalankan harus mampu mencapai target-target tersebut demi terciptanya Good Governance dan kesejahteraan rakyat.

SUMBER :

Yasni, Sedarwati. (2010). Citizenship. Bogor. Penerbit Media Aksara

Ubaedillah, A., dkk., 2003. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta. Indonesian Center for Civic Education (ICCE)

REFLEKSI PELAKSANAAN HAM DI INDONESIA

  by : Aristantia Juantika Sari  / 1112003039


  MERDEKA! Ya, merdeka! Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka, baik secara de jure maupun de facto. Sejak 66 tahun silam bangsa Indonesia telah menyatakan diri bebas dari penjajahan dan memulai kehidupan barunya sebagai bangsa yang merdeka. Dalam keadaan yang kritis Indonesia berusaha bangkit, menyatukan puing-puing yang tersisa dari pergulatan panjang melawan para penjajah.  Maka lahirlah Indonesia yang baru, bersatu dibawah payung yang sama: PANCASILA.

                Materi yang akan saya kupas adalah mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Fokus pembahasannya  adalah pelaksanaan HAM di Indonesia setelah kemerdekaan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Sedangkan menurut Yasni, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa (2010: 224). Bisa disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dalam diri mereka sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dirampas namun harus dijaga dan dilindungi.

                Sebagai negara yang pernah merasakan kesengsaraan dan penderitaan atas penjajahan selama berabad-abad, Indonesia lahir sebagai negara yang menghargai hak asasi manusia. Hal ini terbukti sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945 yang menentang segala bentuk penjajahan. Selain itu dalam batang tubuh UUD 1945 juga memuat beberapa pasal yang berhubungan dengan HAM yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28, pasal 29 ayat 1, dan pasal 33. Selain itu wujud penghormatan terhadap HAM juga tertuang dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yaitu UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

                Pembentukan undang-undang maupun instansi yang menangani permasalahan HAM penting dilakukan mengingat banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM. Meskipun Indonesia telah merdeka, pelanggaran HAM masih terus terjadi dan menjadi momok yang menakutkan bagi kehidupan berbangsa. Karenanya, pemerintah berkewajiban memberi perlindungan maksimal terhadap masyarakat demi terciptanya stabilitas nasional dan rasa aman bagi tiap-tiap individu.

                Masa orde baru merupakan masa dimana HAM samasekali diabaikan oleh penguasa. Berikut adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto:

a.       Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas, tanpa berdasarkan hukum.

b.      Pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan.

c.       Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan SIUP, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah, dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan.

d.      Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah, karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah (ekstrim), hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

e.      Pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat, karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah (lfip.org, 2003).

                Bukti adanya pelanggaran HAM di Indonesia bukan hanya terjadi di masa orde baru, namun hingga kini pelanggaran masih terus saja terjadi. Kasus-kasus ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau bahkan aparat pemerintah. Pembunuhan, penganiayaan,  penculikan, pemerkosaan, pengusiran, hilangnya mata pencaharian, hilangnya rasa aman, dan lain-lain merupakan beberapa contoh kasus yang semakin hari justru kian bertambah. Belum lagi kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada kaum perempuan, seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, diskriminasi dalam lapangan pekerjaan, dan perdagangan wanita. Bahkan anak-anak pun ikut merasakan hal serupa melalui kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual, penganiayaan, dan eksploitasi anak (mempekerjakan anak di bawah umur).

                Belum terlaksananya supremasi hukum di Indonesia juga telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran ini sangat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi rakyat kecil. Perbedaan antara rakyat kecil, masyarakat kelas atas, dan petinggi negara sangat jelas terlihat jika menyangkut hukum. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi rakyat dan memberikan efek negatif dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh adalah terjadinya main hakim sendiri akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat hukum.

                Usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan melalui beberapa kebijakan, khususnya dengan mendirikan instansi yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu instansi yang paling dikenal masyarakat adalah Komnas HAM. Sejak didirikan hingga sekarang, daftar laporan kasus pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM sangat banyak dan terus bertamabah setiap waktu. Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat.

                Sayangnya, Komnas HAM belum menunjukkan progres yang signifikan. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang masuk namun belum terselesaikan. Bahkan ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa orde baru yang belum memasuki proses hukum samasekali. Akibatnya, masyarakat mulai meragukan dan mempertanyakan kinerja instansi ini. Jika hal ini dibiarkan, maka badan-badan hukum maupun instansi yang menangani permasalahan HAM ini hanya akan menjadi sarana publik yang tidak membantu samasekali.

                Untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu dilakukan beberapa tindakan seperti menegakkan supremasi hukum, menyelesaikan konflik vertikal dan horizontal yang mengakibatkan kekerasan fisik, memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak anak dan perempuan, dan menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Evaluasi terhadap kinerja instansi perlindungan HAM juga perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi, sehingga masyarakat dapat menanam kembali kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Selain itu harus dilakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia.

                Isu mengenai HAM telah lama berkembang di masyarakat internasional. Seiring dengan itu, dorongan untuk menghargai dan melindungi pelaksanaan HAM semakin gencar dilakukan di berbagai negara. Indonesia juga masuk ke dalam daftar negara-negara tersebut, akan tetapi kenyataannya sangat sulit bagi bangsa ini untuk mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, berbagai upaya penyelesaian permasalahan HAM dan kasus-kasus pelanggaran yang terus terjadi harus mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, polisi, pemerintah, pers, dan seluruh bangsa Indonesia. Kita harus berpartisipasi secara aktif dan terjun langsung dalam operasi yang dijalankan pemerintah. Mulailah dari diri sendiri, karena sesuatu yang besar tidak akan terjadi tanpa diawali dengan sesuatu yang kecil.

SUMBER :

Shvoong.(2010). Pengertian HakAsasi Manusia Menurut Para Ahli. [online]. Available from:   http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2072842-pengertian-hak-asasi-manusia-menurut/#ixzz1apZAEbxd. [Accessed at 16 October 2011]

Ifip.(2003). Praktik-praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. [online]. Availablefrom:

http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Praktek%20pelanggaran%20ham%20-%20susno%20duaji.pdf [Accessed at 25 October 2011]

Yasni, Sedarwati. (2010). Citizenship. Bogor. Penerbit Media Aksara